Ada dua hal yang sangat mempengaruhi kemampuan sebuah koperasi untuk bisa bertahan atau unggul dalam persaingan (terutama jangka panjang) di pasar, yakni: kemampuan menetapkan harga dan struktur pasar. Dua koperasi (atau perusahaan) akan mendapatkan kesempatan yang berbeda untuk survive karena masing-masing berbeda dalam kemampuan menetapkan harga dan struktur pasar yang dihadapi. Namun demikian, ada satu hal yang jelas yakni bahwa dalam bentuk pasar apapun juga, terkecuali monopoli (misalnya persaingan sempurna atau persaingan monopolistik), kemampuan koperasi maupun perusahaan non-koperasi untuk bisa unggul dalam persaingan dalam periode jangka panjang ditentukan oleh kualitas dan efisiensi.
Koperasi di Indonesia akan menghadapi tantangan bahkan ancaman serius dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia. Terutama mengingat bahwa kemampuan koperasi menghadapi ancaman dan juga kesempatan yang muncul dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh kemampuan akan dua hal tersebut dari sektor bersangkutan.Artinya, jika sektor pertanian Indonesia belakangan ini semakin terkalahkan oleh komoditas-komoditas pertanian impor, sulit mengharapkan koperasi pertanian Indonesia akan survive.
Salah satu perbedaan penting yang membuat koperasi di Indonesia pada khususnya tidak berkembang sebaik di negara-negara maju (NM) adalah bahwa di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kata lain, bobot politik atau intervensi pemerintah di dalam perkembangan koperasi di NSB atau Indonesia terlalu kuat. Sementara di NM tidak ada sedikitpun pengaruh politik sebagai ”pesan sponsor”. Kegiatan koperasi di NM murni kegiatan ekonomi.Di Indonesia koperasi masih merupakan bagian dari sistem sosial politik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan umum bahwa koperasi di Indonesia penting demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan, bukan seperti di NM bahwa koperasi penting untuk persaingan.
Ada beberapa cara untuk membuat koperasi tetap maju dalam persaingan global (globalisasi ekonomi), antara lain:
Jangan menjalankan susunan rencana yang sudah baik dengan tidak benar, karena nantinya koperasi kita tidak akan dapat menghadapi persaingan global ( globalisasi ekonomi) ;
Melihat pesaing itu sebagai pemacu kita untuk lebih berkembang lagi, sehingga kita dapat melewati semuanya dengan baik ;
Melihat peluang-peluang yang dapat kita manfaatkan untuk memajukan koperasi ditahap yang lebih tinggi lagi yaitu dalam tahap internasional ;
Bekerjasama dengan pemerinth dan tentunya para masyarakat yang menjadi anggota koperasi, agar kita dapat maju bersama-sama ;
Mengembangkan atau menjalani peluang tersebut dengan cara yang sudah tersusun rapih, dengan proses yang tentunya dengan cara yang baik juga ;
Hindari cara-cara yang tidak baik , kareana itu dapat berdampak buruk apabila kita menggunakan cara yang tidaka baik.
Kiprah Koperasi di Berbagai Negara
Secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia (bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya) yang kinerjanya belum seperti yang diharapkan. Koperasi pada kategori kedua inilah yang memberi beban psikis dan juga ‘trauma’ bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi. Ada beberapa contoh untuk lebih meyakinkan bahwa sesungguhnya sistem koperasi mampu untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi.
Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa, sebagaimana halnya koperasi-koperasi di negara-negara skandinavia. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (Mutis, 2003). Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya.
Di Indonesia, menurut sumber Dekopin, terdapat sekitar 116.000 unit koperasi (Kompas, 2004). Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar dan potensial untuk dikembangkan. Seandainya dari jumlah tersebut terdapat 20-30% saja yang kinerjanya bagus, tentu peran koperasi bagi perekonomian nasional akan sangat signifikan.
Sementara itu di Amerika Serikat jumlah anggota koperasi kredit (credit union) mencapai sekitar 80 juta orang dengan rerata simpanannya 3000 dollar (Mutis, 2001). Di Negara Paman Sam ini koperasi kredit berperan penting terutama di lingkungan industri, misalnya dalam pemantauan kepemilikan saham karyawan dan menyalurkan gaji karyawan. Begitu pentingnya peran koperasi kredit ini sehingga para buruh di Amerika Serikat dan Kanada sering memberikan julukan koperasi kredit sebagai people’s bank, yang dimiliki oleh anggota dan memberikan layanan kepada anggotanya pula.
Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan (Rahardjo, 2002).
Contoh lain adalah perdagangan bunga di Belanda. Mayoritas perdagangan bunga disana digerakkan oleh koperasi bunga yang dimiliki oleh para petani setempat. Juga Koperasi Sunkis di California (AS) yang mensuplai bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, sehingga pabrik tersebut tidak perlu membuat kebun sendiri. Dengan demikian pabrik Coca Cola cukup membeli sunkis dari Koperasi Sunkis yang dimiliki oleh para petani sunkis (Mutis, 2001). Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe (Krisnamurthi, 2002), Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi, dan masih banyak contoh lagi.
sumber :www.google.com
Selasa, 02 November 2010
Hari Kendaraan Umum
DKI Jakarta masih terbelit permasalahan lama yaitu kemacetan. Kemacetan seolah menjadi kutukan Ibu Kota Indonesia ini. Bayangkan saja berbagai cara sudah dicoba tapi kemacetan malah bertambah. Pengadaan bus Transjakarta busway pun belum cukup untuk mengurangi kemacetan malah banyak menimbulkan konflik.
Dalam dekade terakhir, langkah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan adalah dengan membuat rencana pembangunan transportasi baru untuk warga DKI Jakarta. Transportasi tersebut antara lain, busway, subway, dan monorail. Namun, yang terealisasikan hanyalah bus Transjakarta busway. Lalu, nasib monorail hanya tinggal tiang-tiangnya yang terpajang di jalan Ibukota.
Permasalahan kemacetan ini belum dipahami terlebih dahulu oleh Pemda DKI Jakarta, terkesan mereka membuat solusi yang terburu-buru dan tidak efektif. Dilihat permasalahan dari kemacetan di DKI Jakarta pertama adalah karena angkutan umum yang tidak teratur sehingga menganggu lalu lintas. Kedua, warga DKI Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga jalan-jalan di Ibukota membludak dengan kendaraan. Ketiga, banyaknya galian setiap bulannya yang menganggu lalulintas.
Setelah melihat permasalahan dasar, yang paling mendominasi kemacetan adalah poin yang pertama yaitu angkutan umum yang tidak teratur. Pemecahannya sangat sederhana saja yaitu dengan membuat angkutan umum itu teratur. Tapi bagaimana merealisasikannya?
Pemecahannya ada di permasalahan kedua, yaitu warga yang lebih memilih kendaraan pribadi. Karena hal itu kendaraan umum sangat bernafsu untuk mendapatkan penumpang yang terbatas. Jadi, solusi awal untuk masalah kemacetan ini adalah dengan diadakannya hari “kendaraan umum seharian”. Maksud dari solusi ini adalah yaitu memberikan satu hari penuh tanpa kendaraan pribadi, jadi warga DKI pada hari itu diharamkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Siapapun itu, termasuk pejabat negara pun juga dilarang menggunakan kendaraan pribadi atau kantornya. Dengan begitu kita lihat bagaimana keadaanya apakah kemacetan masih akan berlangsung.
Dalam percobaan pertama mungkin dilakukan sebulan sekali tapi setelah dilihat keefektifitasannya dilakukan dengan waktu yang lebih sering lagi.
Permasalahan dari rencana ini adalah warga yang merasa tidak nyaman dengan kendaraan umum, ini menjadi catatan penting Pemda dengan menciptakan kendaraan umum yang nyaman dan aman.
Jadi yang harus dibenahi oleh Pemda adalah kendaraan umum yang lebih nyaman dan aman serta pembatasan kendaraan pribadi agar jumlahnya tidak terus bertambah.
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2010/11/01/367/388421/hari-kendaraan-umum
Dalam dekade terakhir, langkah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan adalah dengan membuat rencana pembangunan transportasi baru untuk warga DKI Jakarta. Transportasi tersebut antara lain, busway, subway, dan monorail. Namun, yang terealisasikan hanyalah bus Transjakarta busway. Lalu, nasib monorail hanya tinggal tiang-tiangnya yang terpajang di jalan Ibukota.
Permasalahan kemacetan ini belum dipahami terlebih dahulu oleh Pemda DKI Jakarta, terkesan mereka membuat solusi yang terburu-buru dan tidak efektif. Dilihat permasalahan dari kemacetan di DKI Jakarta pertama adalah karena angkutan umum yang tidak teratur sehingga menganggu lalu lintas. Kedua, warga DKI Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga jalan-jalan di Ibukota membludak dengan kendaraan. Ketiga, banyaknya galian setiap bulannya yang menganggu lalulintas.
Setelah melihat permasalahan dasar, yang paling mendominasi kemacetan adalah poin yang pertama yaitu angkutan umum yang tidak teratur. Pemecahannya sangat sederhana saja yaitu dengan membuat angkutan umum itu teratur. Tapi bagaimana merealisasikannya?
Pemecahannya ada di permasalahan kedua, yaitu warga yang lebih memilih kendaraan pribadi. Karena hal itu kendaraan umum sangat bernafsu untuk mendapatkan penumpang yang terbatas. Jadi, solusi awal untuk masalah kemacetan ini adalah dengan diadakannya hari “kendaraan umum seharian”. Maksud dari solusi ini adalah yaitu memberikan satu hari penuh tanpa kendaraan pribadi, jadi warga DKI pada hari itu diharamkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Siapapun itu, termasuk pejabat negara pun juga dilarang menggunakan kendaraan pribadi atau kantornya. Dengan begitu kita lihat bagaimana keadaanya apakah kemacetan masih akan berlangsung.
Dalam percobaan pertama mungkin dilakukan sebulan sekali tapi setelah dilihat keefektifitasannya dilakukan dengan waktu yang lebih sering lagi.
Permasalahan dari rencana ini adalah warga yang merasa tidak nyaman dengan kendaraan umum, ini menjadi catatan penting Pemda dengan menciptakan kendaraan umum yang nyaman dan aman.
Jadi yang harus dibenahi oleh Pemda adalah kendaraan umum yang lebih nyaman dan aman serta pembatasan kendaraan pribadi agar jumlahnya tidak terus bertambah.
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2010/11/01/367/388421/hari-kendaraan-umum
Inilah Jurus Atasi Macet Jakarta
JAKARTA - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menganalisa kerugian akibat kemacetan mencapai Rp12,8 trilun per tahun.
Kerugian itu antara lain disebabkan biaya operasional kendaraan dan stres yang dialami masyarkat yang setiap hari terjebak kemacetan.
UKP4 juga memperkirakan, jika tidak ada penanganan serius, Jakarta akan macet total pada tahun 2012 atau dua tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Bahkan, Ketua Komisi Organisasi Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ririn Sefsani, memperkirakan, pada 2011 kota Jakarta akan macet total.
Untuk mengatasi problem macet di Jakarta, banyak strategi dilemparkan. Tak terkecuali wacana memindahkan ibu kota negara dan pemerintahan ke deaerah lain karena saking akutnya kemacetan ini.
Lalu apa sajakah jurus-jurus untuk mengatasi macet Jakarta, ini rinciannya:
1. Percepatan pemberlakuan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilisasi jalur Busway
3. Pemprov DKI Jakarta mereview perda parkir
4. Biaya perbaikan jalan yang bersifat multy-years contract
5. Menambah 2 jalur Busway menjadi 10 jalur tahun ini dan 2 jalur tambahan tahun depan.
6. Sinkronisasi harga gas untuk transportasi dan pembenahan stasiun pengisian.
7. Revitalisasi restrukturusasi bus kecil yang banyak namun tidak efisien. Pemerintah mengupayakan mereka beralih menjadi bus besar yang kapasitas angkutnya lebih banyak.
8. Kereta Api dioptimalkan ada re-routing dan peningkatan pelayanan dan tambahan gerbong di rute yang padat sehigga bisa mengangkut 3 juta orang per hari.
9. Polisi menertibkan angkutan liar.
10. MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dimulai konstruksinya tahun 2011, melanjutkan pembangunan monorail dan percepatan pembangunan jalur kereta api Manggarai-Cengkareng.
11. Membentuk otoritas transportasi Jabodetabek
12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek
13. Proyek double track ke Cikarang akan ditambah.
14. Mempercepat pembangunan proyek pembangunan jalur kereta lingkar dalam yang akan diintegrasikan dengan sistem transportasi Jakarta.
15. Membangun 6 jalan tol layang tambahan.
16. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengatasi penambahan jumlah kendaraan dengan mengatur penggunaan kendaraan.
17. Menyediakan lahan park and ride di dekat stasiun kereta api untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat beralih ke kereta api.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menyurati Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta mengenai hal tersebut.
Subway Solusi Macet Biaya Tinggi
Subway atau kereta bawah tanah adalah alternatif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang diwacanakan Pemda DKI. Pengerjaan untuk pembuatan kendaraan umum yang dirancang mengangkut banyak penumpang, hingga kini masih belum juga dilaksanakan.
”Untuk sistem Subway dengan jalur Lebak Bulus sedang ada pembebasan lahan, desain pun sudah dikerjakan konsultan dari Kementerian Perhubungan. Mungkin 2012 pelaksanaannya dan 2016 mulai pengoperasiannya,” ungkap petugas Dinas Perhubungan yang enggan disebutkan namanya kepada okezone, di Kantor Dinas Perhubungan DKI, beberapa waktu lalu.
Petugas Dishub tersebut mengakui permasalahan dana pembuatan subway pun tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan bantuan dana dari Jepang. ”Dana dari Jepang tidak dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan layang yang diusulkan oleh Pemda DKI tersebut pun ditegaskan sudah ada sedikit realisasinya. “Dinas PU sudah ada lelang jalan dari Jalan Antasari hingga Blok M dan jalan Tanah Abang hingga Kampung Melayu untuk dibuat jalan layang tersebut,” tambahnya.
Walaupun hal tersebut mempunyai waktu yang dibilang cukup lama karena harus lewati sistem bertahap, tapi dipastikan berjalan dengan prosedur jika benar-benar direalisasikan.
Sumber : http://news.okezone.com/read/extend/2010/10/14/343/382487/inilah-jurus-atasi-macet-jakarta
Kerugian itu antara lain disebabkan biaya operasional kendaraan dan stres yang dialami masyarkat yang setiap hari terjebak kemacetan.
UKP4 juga memperkirakan, jika tidak ada penanganan serius, Jakarta akan macet total pada tahun 2012 atau dua tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Bahkan, Ketua Komisi Organisasi Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ririn Sefsani, memperkirakan, pada 2011 kota Jakarta akan macet total.
Untuk mengatasi problem macet di Jakarta, banyak strategi dilemparkan. Tak terkecuali wacana memindahkan ibu kota negara dan pemerintahan ke deaerah lain karena saking akutnya kemacetan ini.
Lalu apa sajakah jurus-jurus untuk mengatasi macet Jakarta, ini rinciannya:
1. Percepatan pemberlakuan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilisasi jalur Busway
3. Pemprov DKI Jakarta mereview perda parkir
4. Biaya perbaikan jalan yang bersifat multy-years contract
5. Menambah 2 jalur Busway menjadi 10 jalur tahun ini dan 2 jalur tambahan tahun depan.
6. Sinkronisasi harga gas untuk transportasi dan pembenahan stasiun pengisian.
7. Revitalisasi restrukturusasi bus kecil yang banyak namun tidak efisien. Pemerintah mengupayakan mereka beralih menjadi bus besar yang kapasitas angkutnya lebih banyak.
8. Kereta Api dioptimalkan ada re-routing dan peningkatan pelayanan dan tambahan gerbong di rute yang padat sehigga bisa mengangkut 3 juta orang per hari.
9. Polisi menertibkan angkutan liar.
10. MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dimulai konstruksinya tahun 2011, melanjutkan pembangunan monorail dan percepatan pembangunan jalur kereta api Manggarai-Cengkareng.
11. Membentuk otoritas transportasi Jabodetabek
12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek
13. Proyek double track ke Cikarang akan ditambah.
14. Mempercepat pembangunan proyek pembangunan jalur kereta lingkar dalam yang akan diintegrasikan dengan sistem transportasi Jakarta.
15. Membangun 6 jalan tol layang tambahan.
16. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengatasi penambahan jumlah kendaraan dengan mengatur penggunaan kendaraan.
17. Menyediakan lahan park and ride di dekat stasiun kereta api untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat beralih ke kereta api.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menyurati Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta mengenai hal tersebut.
Subway Solusi Macet Biaya Tinggi
Subway atau kereta bawah tanah adalah alternatif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang diwacanakan Pemda DKI. Pengerjaan untuk pembuatan kendaraan umum yang dirancang mengangkut banyak penumpang, hingga kini masih belum juga dilaksanakan.
”Untuk sistem Subway dengan jalur Lebak Bulus sedang ada pembebasan lahan, desain pun sudah dikerjakan konsultan dari Kementerian Perhubungan. Mungkin 2012 pelaksanaannya dan 2016 mulai pengoperasiannya,” ungkap petugas Dinas Perhubungan yang enggan disebutkan namanya kepada okezone, di Kantor Dinas Perhubungan DKI, beberapa waktu lalu.
Petugas Dishub tersebut mengakui permasalahan dana pembuatan subway pun tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan bantuan dana dari Jepang. ”Dana dari Jepang tidak dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan layang yang diusulkan oleh Pemda DKI tersebut pun ditegaskan sudah ada sedikit realisasinya. “Dinas PU sudah ada lelang jalan dari Jalan Antasari hingga Blok M dan jalan Tanah Abang hingga Kampung Melayu untuk dibuat jalan layang tersebut,” tambahnya.
Walaupun hal tersebut mempunyai waktu yang dibilang cukup lama karena harus lewati sistem bertahap, tapi dipastikan berjalan dengan prosedur jika benar-benar direalisasikan.
Sumber : http://news.okezone.com/read/extend/2010/10/14/343/382487/inilah-jurus-atasi-macet-jakarta
Langganan:
Postingan (Atom)