Ada dua hal yang sangat mempengaruhi kemampuan sebuah koperasi untuk bisa bertahan atau unggul dalam persaingan (terutama jangka panjang) di pasar, yakni: kemampuan menetapkan harga dan struktur pasar. Dua koperasi (atau perusahaan) akan mendapatkan kesempatan yang berbeda untuk survive karena masing-masing berbeda dalam kemampuan menetapkan harga dan struktur pasar yang dihadapi. Namun demikian, ada satu hal yang jelas yakni bahwa dalam bentuk pasar apapun juga, terkecuali monopoli (misalnya persaingan sempurna atau persaingan monopolistik), kemampuan koperasi maupun perusahaan non-koperasi untuk bisa unggul dalam persaingan dalam periode jangka panjang ditentukan oleh kualitas dan efisiensi.
Koperasi di Indonesia akan menghadapi tantangan bahkan ancaman serius dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia. Terutama mengingat bahwa kemampuan koperasi menghadapi ancaman dan juga kesempatan yang muncul dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh kemampuan akan dua hal tersebut dari sektor bersangkutan.Artinya, jika sektor pertanian Indonesia belakangan ini semakin terkalahkan oleh komoditas-komoditas pertanian impor, sulit mengharapkan koperasi pertanian Indonesia akan survive.
Salah satu perbedaan penting yang membuat koperasi di Indonesia pada khususnya tidak berkembang sebaik di negara-negara maju (NM) adalah bahwa di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kata lain, bobot politik atau intervensi pemerintah di dalam perkembangan koperasi di NSB atau Indonesia terlalu kuat. Sementara di NM tidak ada sedikitpun pengaruh politik sebagai ”pesan sponsor”. Kegiatan koperasi di NM murni kegiatan ekonomi.Di Indonesia koperasi masih merupakan bagian dari sistem sosial politik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan umum bahwa koperasi di Indonesia penting demi kesejahteraan masyarakat dan keadilan, bukan seperti di NM bahwa koperasi penting untuk persaingan.
Ada beberapa cara untuk membuat koperasi tetap maju dalam persaingan global (globalisasi ekonomi), antara lain:
Jangan menjalankan susunan rencana yang sudah baik dengan tidak benar, karena nantinya koperasi kita tidak akan dapat menghadapi persaingan global ( globalisasi ekonomi) ;
Melihat pesaing itu sebagai pemacu kita untuk lebih berkembang lagi, sehingga kita dapat melewati semuanya dengan baik ;
Melihat peluang-peluang yang dapat kita manfaatkan untuk memajukan koperasi ditahap yang lebih tinggi lagi yaitu dalam tahap internasional ;
Bekerjasama dengan pemerinth dan tentunya para masyarakat yang menjadi anggota koperasi, agar kita dapat maju bersama-sama ;
Mengembangkan atau menjalani peluang tersebut dengan cara yang sudah tersusun rapih, dengan proses yang tentunya dengan cara yang baik juga ;
Hindari cara-cara yang tidak baik , kareana itu dapat berdampak buruk apabila kita menggunakan cara yang tidaka baik.
Kiprah Koperasi di Berbagai Negara
Secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia (bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya) yang kinerjanya belum seperti yang diharapkan. Koperasi pada kategori kedua inilah yang memberi beban psikis dan juga ‘trauma’ bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi. Ada beberapa contoh untuk lebih meyakinkan bahwa sesungguhnya sistem koperasi mampu untuk mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power) dalam sistem ekonomi.
Koperasi di Jerman, misalnya, telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa, sebagaimana halnya koperasi-koperasi di negara-negara skandinavia. Koperasi konsumen di beberapa negara maju, misalnya Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (Mutis, 2003). Bahkan di beberapa negara maju tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya.
Di Indonesia, menurut sumber Dekopin, terdapat sekitar 116.000 unit koperasi (Kompas, 2004). Ini adalah suatu jumlah yang sangat besar dan potensial untuk dikembangkan. Seandainya dari jumlah tersebut terdapat 20-30% saja yang kinerjanya bagus, tentu peran koperasi bagi perekonomian nasional akan sangat signifikan.
Sementara itu di Amerika Serikat jumlah anggota koperasi kredit (credit union) mencapai sekitar 80 juta orang dengan rerata simpanannya 3000 dollar (Mutis, 2001). Di Negara Paman Sam ini koperasi kredit berperan penting terutama di lingkungan industri, misalnya dalam pemantauan kepemilikan saham karyawan dan menyalurkan gaji karyawan. Begitu pentingnya peran koperasi kredit ini sehingga para buruh di Amerika Serikat dan Kanada sering memberikan julukan koperasi kredit sebagai people’s bank, yang dimiliki oleh anggota dan memberikan layanan kepada anggotanya pula.
Di Jepang, koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai ‘bank rakyat’ karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan (Rahardjo, 2002).
Contoh lain adalah perdagangan bunga di Belanda. Mayoritas perdagangan bunga disana digerakkan oleh koperasi bunga yang dimiliki oleh para petani setempat. Juga Koperasi Sunkis di California (AS) yang mensuplai bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, sehingga pabrik tersebut tidak perlu membuat kebun sendiri. Dengan demikian pabrik Coca Cola cukup membeli sunkis dari Koperasi Sunkis yang dimiliki oleh para petani sunkis (Mutis, 2001). Di Indonesia, banyak juga kita jumpai koperasi yang berhasil, misalnya GKBI yang bergerak dalam bidang usaha batik, KOPTI yang bergerak dalam bidang usaha tahu dan tempe (Krisnamurthi, 2002), Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya, dan KOSUDGAMA di Yogyakarta untuk jenis koperasi yang berbasis di perguruan tinggi, dan masih banyak contoh lagi.
sumber :www.google.com
Selasa, 02 November 2010
Hari Kendaraan Umum
DKI Jakarta masih terbelit permasalahan lama yaitu kemacetan. Kemacetan seolah menjadi kutukan Ibu Kota Indonesia ini. Bayangkan saja berbagai cara sudah dicoba tapi kemacetan malah bertambah. Pengadaan bus Transjakarta busway pun belum cukup untuk mengurangi kemacetan malah banyak menimbulkan konflik.
Dalam dekade terakhir, langkah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan adalah dengan membuat rencana pembangunan transportasi baru untuk warga DKI Jakarta. Transportasi tersebut antara lain, busway, subway, dan monorail. Namun, yang terealisasikan hanyalah bus Transjakarta busway. Lalu, nasib monorail hanya tinggal tiang-tiangnya yang terpajang di jalan Ibukota.
Permasalahan kemacetan ini belum dipahami terlebih dahulu oleh Pemda DKI Jakarta, terkesan mereka membuat solusi yang terburu-buru dan tidak efektif. Dilihat permasalahan dari kemacetan di DKI Jakarta pertama adalah karena angkutan umum yang tidak teratur sehingga menganggu lalu lintas. Kedua, warga DKI Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga jalan-jalan di Ibukota membludak dengan kendaraan. Ketiga, banyaknya galian setiap bulannya yang menganggu lalulintas.
Setelah melihat permasalahan dasar, yang paling mendominasi kemacetan adalah poin yang pertama yaitu angkutan umum yang tidak teratur. Pemecahannya sangat sederhana saja yaitu dengan membuat angkutan umum itu teratur. Tapi bagaimana merealisasikannya?
Pemecahannya ada di permasalahan kedua, yaitu warga yang lebih memilih kendaraan pribadi. Karena hal itu kendaraan umum sangat bernafsu untuk mendapatkan penumpang yang terbatas. Jadi, solusi awal untuk masalah kemacetan ini adalah dengan diadakannya hari “kendaraan umum seharian”. Maksud dari solusi ini adalah yaitu memberikan satu hari penuh tanpa kendaraan pribadi, jadi warga DKI pada hari itu diharamkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Siapapun itu, termasuk pejabat negara pun juga dilarang menggunakan kendaraan pribadi atau kantornya. Dengan begitu kita lihat bagaimana keadaanya apakah kemacetan masih akan berlangsung.
Dalam percobaan pertama mungkin dilakukan sebulan sekali tapi setelah dilihat keefektifitasannya dilakukan dengan waktu yang lebih sering lagi.
Permasalahan dari rencana ini adalah warga yang merasa tidak nyaman dengan kendaraan umum, ini menjadi catatan penting Pemda dengan menciptakan kendaraan umum yang nyaman dan aman.
Jadi yang harus dibenahi oleh Pemda adalah kendaraan umum yang lebih nyaman dan aman serta pembatasan kendaraan pribadi agar jumlahnya tidak terus bertambah.
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2010/11/01/367/388421/hari-kendaraan-umum
Dalam dekade terakhir, langkah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan adalah dengan membuat rencana pembangunan transportasi baru untuk warga DKI Jakarta. Transportasi tersebut antara lain, busway, subway, dan monorail. Namun, yang terealisasikan hanyalah bus Transjakarta busway. Lalu, nasib monorail hanya tinggal tiang-tiangnya yang terpajang di jalan Ibukota.
Permasalahan kemacetan ini belum dipahami terlebih dahulu oleh Pemda DKI Jakarta, terkesan mereka membuat solusi yang terburu-buru dan tidak efektif. Dilihat permasalahan dari kemacetan di DKI Jakarta pertama adalah karena angkutan umum yang tidak teratur sehingga menganggu lalu lintas. Kedua, warga DKI Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga jalan-jalan di Ibukota membludak dengan kendaraan. Ketiga, banyaknya galian setiap bulannya yang menganggu lalulintas.
Setelah melihat permasalahan dasar, yang paling mendominasi kemacetan adalah poin yang pertama yaitu angkutan umum yang tidak teratur. Pemecahannya sangat sederhana saja yaitu dengan membuat angkutan umum itu teratur. Tapi bagaimana merealisasikannya?
Pemecahannya ada di permasalahan kedua, yaitu warga yang lebih memilih kendaraan pribadi. Karena hal itu kendaraan umum sangat bernafsu untuk mendapatkan penumpang yang terbatas. Jadi, solusi awal untuk masalah kemacetan ini adalah dengan diadakannya hari “kendaraan umum seharian”. Maksud dari solusi ini adalah yaitu memberikan satu hari penuh tanpa kendaraan pribadi, jadi warga DKI pada hari itu diharamkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Siapapun itu, termasuk pejabat negara pun juga dilarang menggunakan kendaraan pribadi atau kantornya. Dengan begitu kita lihat bagaimana keadaanya apakah kemacetan masih akan berlangsung.
Dalam percobaan pertama mungkin dilakukan sebulan sekali tapi setelah dilihat keefektifitasannya dilakukan dengan waktu yang lebih sering lagi.
Permasalahan dari rencana ini adalah warga yang merasa tidak nyaman dengan kendaraan umum, ini menjadi catatan penting Pemda dengan menciptakan kendaraan umum yang nyaman dan aman.
Jadi yang harus dibenahi oleh Pemda adalah kendaraan umum yang lebih nyaman dan aman serta pembatasan kendaraan pribadi agar jumlahnya tidak terus bertambah.
Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2010/11/01/367/388421/hari-kendaraan-umum
Inilah Jurus Atasi Macet Jakarta
JAKARTA - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menganalisa kerugian akibat kemacetan mencapai Rp12,8 trilun per tahun.
Kerugian itu antara lain disebabkan biaya operasional kendaraan dan stres yang dialami masyarkat yang setiap hari terjebak kemacetan.
UKP4 juga memperkirakan, jika tidak ada penanganan serius, Jakarta akan macet total pada tahun 2012 atau dua tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Bahkan, Ketua Komisi Organisasi Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ririn Sefsani, memperkirakan, pada 2011 kota Jakarta akan macet total.
Untuk mengatasi problem macet di Jakarta, banyak strategi dilemparkan. Tak terkecuali wacana memindahkan ibu kota negara dan pemerintahan ke deaerah lain karena saking akutnya kemacetan ini.
Lalu apa sajakah jurus-jurus untuk mengatasi macet Jakarta, ini rinciannya:
1. Percepatan pemberlakuan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilisasi jalur Busway
3. Pemprov DKI Jakarta mereview perda parkir
4. Biaya perbaikan jalan yang bersifat multy-years contract
5. Menambah 2 jalur Busway menjadi 10 jalur tahun ini dan 2 jalur tambahan tahun depan.
6. Sinkronisasi harga gas untuk transportasi dan pembenahan stasiun pengisian.
7. Revitalisasi restrukturusasi bus kecil yang banyak namun tidak efisien. Pemerintah mengupayakan mereka beralih menjadi bus besar yang kapasitas angkutnya lebih banyak.
8. Kereta Api dioptimalkan ada re-routing dan peningkatan pelayanan dan tambahan gerbong di rute yang padat sehigga bisa mengangkut 3 juta orang per hari.
9. Polisi menertibkan angkutan liar.
10. MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dimulai konstruksinya tahun 2011, melanjutkan pembangunan monorail dan percepatan pembangunan jalur kereta api Manggarai-Cengkareng.
11. Membentuk otoritas transportasi Jabodetabek
12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek
13. Proyek double track ke Cikarang akan ditambah.
14. Mempercepat pembangunan proyek pembangunan jalur kereta lingkar dalam yang akan diintegrasikan dengan sistem transportasi Jakarta.
15. Membangun 6 jalan tol layang tambahan.
16. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengatasi penambahan jumlah kendaraan dengan mengatur penggunaan kendaraan.
17. Menyediakan lahan park and ride di dekat stasiun kereta api untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat beralih ke kereta api.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menyurati Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta mengenai hal tersebut.
Subway Solusi Macet Biaya Tinggi
Subway atau kereta bawah tanah adalah alternatif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang diwacanakan Pemda DKI. Pengerjaan untuk pembuatan kendaraan umum yang dirancang mengangkut banyak penumpang, hingga kini masih belum juga dilaksanakan.
”Untuk sistem Subway dengan jalur Lebak Bulus sedang ada pembebasan lahan, desain pun sudah dikerjakan konsultan dari Kementerian Perhubungan. Mungkin 2012 pelaksanaannya dan 2016 mulai pengoperasiannya,” ungkap petugas Dinas Perhubungan yang enggan disebutkan namanya kepada okezone, di Kantor Dinas Perhubungan DKI, beberapa waktu lalu.
Petugas Dishub tersebut mengakui permasalahan dana pembuatan subway pun tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan bantuan dana dari Jepang. ”Dana dari Jepang tidak dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan layang yang diusulkan oleh Pemda DKI tersebut pun ditegaskan sudah ada sedikit realisasinya. “Dinas PU sudah ada lelang jalan dari Jalan Antasari hingga Blok M dan jalan Tanah Abang hingga Kampung Melayu untuk dibuat jalan layang tersebut,” tambahnya.
Walaupun hal tersebut mempunyai waktu yang dibilang cukup lama karena harus lewati sistem bertahap, tapi dipastikan berjalan dengan prosedur jika benar-benar direalisasikan.
Sumber : http://news.okezone.com/read/extend/2010/10/14/343/382487/inilah-jurus-atasi-macet-jakarta
Kerugian itu antara lain disebabkan biaya operasional kendaraan dan stres yang dialami masyarkat yang setiap hari terjebak kemacetan.
UKP4 juga memperkirakan, jika tidak ada penanganan serius, Jakarta akan macet total pada tahun 2012 atau dua tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Bahkan, Ketua Komisi Organisasi Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ririn Sefsani, memperkirakan, pada 2011 kota Jakarta akan macet total.
Untuk mengatasi problem macet di Jakarta, banyak strategi dilemparkan. Tak terkecuali wacana memindahkan ibu kota negara dan pemerintahan ke deaerah lain karena saking akutnya kemacetan ini.
Lalu apa sajakah jurus-jurus untuk mengatasi macet Jakarta, ini rinciannya:
1. Percepatan pemberlakuan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilisasi jalur Busway
3. Pemprov DKI Jakarta mereview perda parkir
4. Biaya perbaikan jalan yang bersifat multy-years contract
5. Menambah 2 jalur Busway menjadi 10 jalur tahun ini dan 2 jalur tambahan tahun depan.
6. Sinkronisasi harga gas untuk transportasi dan pembenahan stasiun pengisian.
7. Revitalisasi restrukturusasi bus kecil yang banyak namun tidak efisien. Pemerintah mengupayakan mereka beralih menjadi bus besar yang kapasitas angkutnya lebih banyak.
8. Kereta Api dioptimalkan ada re-routing dan peningkatan pelayanan dan tambahan gerbong di rute yang padat sehigga bisa mengangkut 3 juta orang per hari.
9. Polisi menertibkan angkutan liar.
10. MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dimulai konstruksinya tahun 2011, melanjutkan pembangunan monorail dan percepatan pembangunan jalur kereta api Manggarai-Cengkareng.
11. Membentuk otoritas transportasi Jabodetabek
12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek
13. Proyek double track ke Cikarang akan ditambah.
14. Mempercepat pembangunan proyek pembangunan jalur kereta lingkar dalam yang akan diintegrasikan dengan sistem transportasi Jakarta.
15. Membangun 6 jalan tol layang tambahan.
16. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengatasi penambahan jumlah kendaraan dengan mengatur penggunaan kendaraan.
17. Menyediakan lahan park and ride di dekat stasiun kereta api untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat beralih ke kereta api.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menyurati Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta mengenai hal tersebut.
Subway Solusi Macet Biaya Tinggi
Subway atau kereta bawah tanah adalah alternatif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang diwacanakan Pemda DKI. Pengerjaan untuk pembuatan kendaraan umum yang dirancang mengangkut banyak penumpang, hingga kini masih belum juga dilaksanakan.
”Untuk sistem Subway dengan jalur Lebak Bulus sedang ada pembebasan lahan, desain pun sudah dikerjakan konsultan dari Kementerian Perhubungan. Mungkin 2012 pelaksanaannya dan 2016 mulai pengoperasiannya,” ungkap petugas Dinas Perhubungan yang enggan disebutkan namanya kepada okezone, di Kantor Dinas Perhubungan DKI, beberapa waktu lalu.
Petugas Dishub tersebut mengakui permasalahan dana pembuatan subway pun tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan bantuan dana dari Jepang. ”Dana dari Jepang tidak dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan layang yang diusulkan oleh Pemda DKI tersebut pun ditegaskan sudah ada sedikit realisasinya. “Dinas PU sudah ada lelang jalan dari Jalan Antasari hingga Blok M dan jalan Tanah Abang hingga Kampung Melayu untuk dibuat jalan layang tersebut,” tambahnya.
Walaupun hal tersebut mempunyai waktu yang dibilang cukup lama karena harus lewati sistem bertahap, tapi dipastikan berjalan dengan prosedur jika benar-benar direalisasikan.
Sumber : http://news.okezone.com/read/extend/2010/10/14/343/382487/inilah-jurus-atasi-macet-jakarta
Selasa, 05 Oktober 2010
ekonomi koperasi
Apa yang akan saya lakukan jika menjadi presiden
Fungsi dan Peran koperasi
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.
Kelemahan koperasi di Indonesia
Hal-hal yang menjadi kelemahan koperasi di Indonesia adalah:
a. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas.
b. Kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi.
c. Pengurus kadang-kadang tidak jujur.
d. Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.
Jika saya menjadi seorang presiden maka saya akan melakukan beberapa hal untuk memajukan koperasi, antara lain :
1. Menerapkan sistem GCG
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.
Perkembangan koperasi di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan pengguna jasanya. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Koperasi sangat diharapkan menjadi soko guru perekonomian yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan perekonomian rakyat.
Analogi sederhana yang dikembangkan adalah jika koperasi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.
Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa koperasi baru manis dikonsep tetapi sangat pahit perjuangannya di lapangan. Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum namun tidak eksis sama sekali. Hal ini sangat disayangkan karena penggerakan potensi perekonomian pada level terbawah berawal dan diayomi melalui koperasi. Oleh karena itu, koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global
.
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.
Konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya.
Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi,misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel.
2.Memperbaiki koperasi secara menyeluruh
Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.
3. Membenahi kondisi internal koperasi
Praktik-praktik operasional yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN.
4. Memberikan Pelatihan Karyawan
Dengan adanya pelatihan kemampuan terhadap karyawan koperasi tiap 3 bulan sekali, diharapkan sistem keuangan dan birokrasi internal di dalam koperasi dapat teratasi.
sumber : google.com
Fungsi dan Peran koperasi
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.
Kelemahan koperasi di Indonesia
Hal-hal yang menjadi kelemahan koperasi di Indonesia adalah:
a. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas.
b. Kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi.
c. Pengurus kadang-kadang tidak jujur.
d. Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya.
Jika saya menjadi seorang presiden maka saya akan melakukan beberapa hal untuk memajukan koperasi, antara lain :
1. Menerapkan sistem GCG
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.
Perkembangan koperasi di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan pengguna jasanya. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Koperasi sangat diharapkan menjadi soko guru perekonomian yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan perekonomian rakyat.
Analogi sederhana yang dikembangkan adalah jika koperasi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.
Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa koperasi baru manis dikonsep tetapi sangat pahit perjuangannya di lapangan. Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum namun tidak eksis sama sekali. Hal ini sangat disayangkan karena penggerakan potensi perekonomian pada level terbawah berawal dan diayomi melalui koperasi. Oleh karena itu, koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global
.
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.
Konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya.
Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi,misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel.
2.Memperbaiki koperasi secara menyeluruh
Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.
3. Membenahi kondisi internal koperasi
Praktik-praktik operasional yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN.
4. Memberikan Pelatihan Karyawan
Dengan adanya pelatihan kemampuan terhadap karyawan koperasi tiap 3 bulan sekali, diharapkan sistem keuangan dan birokrasi internal di dalam koperasi dapat teratasi.
sumber : google.com
Sabtu, 29 Mei 2010
Perkembangan Sosiologi Politik dan Hakikat Sosiologi Politik
Perkembangan Sosiologi Politik dan Hakikat Sosiologi Politik
Asal mula sosiologi politik sebagai bidang suatu studi sulit ditetapkan secara pasti. Namun hal ini bisa ditelusuri dari karya-karya sosiolog atau ilmuwan politik mengenai tema-tema sosiologi politik. Dua tokoh besar yang bisa dianggap sebagai “bapak pendiri” sosiologi politik karena karyanya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi politik, baik dalam hal teori atau konsep dan metodologi ialah Karl Marx dan Max Weber. Beberapa tokoh lain yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosiologi politik ialah Alexis de Tocqueville, Walter Bagehot, Gabriel Tarde, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Ostrogroski, Roberto Michels, Stuart Rice, Harold Laswell, Gabriel Almond, Sidney Verba, James Coleman, dan Seymour Martin Lipset
Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik . Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Konsep-konsep lain sebagai objek studi politik adalah negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, distribusi dan alokasi.
Oleh para ahli sosiologi, sosiologi politik didefinisikan sebagai cabang atau spesialisasi dari sosiologi. Duverger bahkan menganggap sosiologi politik sama dengan ilmu politik. Para ahli ilmu politik memandang sosiologi politik sebagai bidang subjek (subject area) studi yang mempelajari politik dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam mata kuliah ini sosiologi politik dipandang sebagai bidang studi yang bersifat interdisipliner, yang mempelajari konsep-konsep sosiologi, politik, dan masalah-masalah politik yang ditinjau secara sosiologis.
Pendekatan dan Peranan Sosiologi Politik
Pendekatan adalah orientasi khusus atau titik pAndang tertentu yang digunakan dalam studi atau penelitian sosiologi politik. Ada 4 pendekatan yang umum dilakukan dalam studi sosiologi politik, yaitu :
(1) pendekatan historis,
(2) pendekatan komparatif,
(3) pendekatan insttitusional, dan
(4) pendekatan behavioral.
Metode adalah cara yang dilakukan dalam studi sosiologi politik termasuk teknik analisa data guna mengambil kesimpulan. Ada dua metode yang dikenal, yaitu
(1) metode kuantitatif, yang menggunakan data-data kuantitatif (angka-angka) dan tes-tes statistika dalam pengambilan kesimpulan,
(2) metode kualitatif, yang menggunakan data-data kualitatif (verbal) dan tidak menggunakan teknik-teknik statistika dalam mengambil kesimpulan.
Untuk memperoleh data bisa menggunakan teknik wawancara, studi kasus, pengamatan baik terlibat maupun tidak atau teknik lainnya. Teori dan model digunakan pula dalam studi-studi sosiologi politik guna memberikan pedoman bagi pelaksanan penelitian.
Sosiologi politik, melalui penelitian-penelitian yang dilakukan dapat berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan politik. Peranan tersebut terutama dalam menyediakan data-data hasil penelitian guna keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Rabu, 05 Mei 2010
you always be my baby
YOU ALWAYS BE MY BABY
We were as one babe
For a moment in time
And it seemed everlasting
That you would always be mine
Now you want to be free
So I’m letting you fly
Cause I know in my heart babe
Our love will never die
No!
You’ll always be a part of me
I’m a part of you indefinitely
Girl don’t you know you can’t escape me
Ooh darling cause you’ll always be my baby
And we’ll linger on
Time can’t erase a feeling this strong
No way you’re never gonna shake me
Ooh darling cause you’ll always be my baby
I ain’t gonna cry no
And I won’t beg you to stay
If you’re determined to leave girl
I will not stand in your way
But inevitably you’ll be back again
Cause ya know in your heart babe
Our love will never end no
You’ll always be a part of me
I’m part of you indefinitely
Girl don’t you know you can’t escape me
Ooh darling cause you’ll always be my baby
And we’ll linger on
Time can’t erase a feeling this strong
No way you’re never gonna shake me
Ooh darling cause you’ll always be my baby
I know that you’ll be back girl
When your days and your nights get a little bit colder oooohhh
I know that, you’ll be right back, babe
Ooooh! baby believe me it’s only a matter of time
You’ll always be a part of me
I’m part of you indefinitely
Girl don’t you know you can’t escape me
Ooh darling cause you’ll always be my baby
And we’ll linger on
Time can’t erase a feeling this strong
No way you’re never gonna shake me
Ooh darling cause you’ll always be my my baby….
You’ll always be a part of me (you will always be)
I’m part of you indefinitely
Girl don’t you know you can’t escape me
Ooh darling cause you’ll always be my baby
And we’ll linger on (we will linger on….)
Time can’t erase a feeling this strong
No way you’re never gonna shake me
Ooh darling cause you’ll always be my baby
pengertian sosiologi politik
Sosiologi Politik
Terdapat beberapa definisi tentang sosiologi yang dikemukakan oleh berbagai tokoh sosiologi. Benang merahnya adalah bahwa sosiologi pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada masyarakat dan individu, karena menurut sosiologi, masyarakat sebagai tempat interaksi tindakan-tindakan individu di mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Sosiologi juga memahami tentang lembaga sosial dan kelompok sosial yang merupakan bagian dari masyarakat sebagai unit analisis sosiologi. Selain itu sosiologi juga mempelajari tentang tatanan sosial serta perubahan sosial.
Politik berkaitan pelaksanaan kegiatan dan sistem politik untuk tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan, dalam hal ini adanya penggunaan kekuasaan agar tujuan tersebut dapat terlaksana. Perlu untuk dipahami bahwa tujuan yang telah ditentukan tersebut merupakan tujuan publik dan bukannya tujuan individu.
Sedangkan sosiologi politik dasarnya berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan sistem politik, yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya.
Sumbangan Pemikiran Teori Klasik pada Sosiologi Politik
Dari beberapa tokoh teori klasik sosiologi ada beberapa tokoh yang dianggap banyak memberikan kontribusi dalam hal teori yang sampai sekarangpun masih digunakan sebagai dasar berpikir dalam menjelaskan sosiologi politik. Tokoh tersebut antara lain adalah Karl Marx, Max Weber dan Emile Durkheim. Ketiganya dapat dianggap sebagai tokoh yang utama dalam teori klasik.
Meskipun ketiganya tidak secara jelas menjelaskan tentang sosiologi politik tetapi teori-teori dan konsep-konsep mereka tersebut dapat memberikan suatu pemahaman yang mendalam tentang sosiologi politik dengan berdasarkan teori sosiologi klasik.
Persamaan ketiga tokoh tersebut dalam menjelaskan teorinya adalah:
-
Memberikan analisis secara makro
-
Penjelasan bersifat komparasi sejarah
-
Mengemukakan adanya perubahan sosial
-
Teorinya dapat diterapkan di semua tipe masyarakat
Setiap tokoh mempunyai pendekatan dan konsep yang berbeda dalam memberikan kontribusi dalam sosiologi politik. Marx dengan pendekatan materialisme historis dengan konsep tentang kelas, eksploitasi, alinasi, negara serta ideologi. Pendekatan Weber adalah analisis tipe ideal dan sosiologi intepretatif, dengan konsep rasionalisasi, otoritas, kelompok status serta partai politik. Sedangkan pendekatan Durkheim adalah fungsionalisme sosiologis melalui konsepnya solidaritas sosial, anomie dan kesadaran kolektif. Konsep kekerabatan, agama, ekonomi, stratifikasi dan sistem nilai dan kepercayaan bersama merupakan faktor-faktor sosial budaya yang banyak memberikan pengaruh pada pelaksanaan sistem politik, di mana masing-masing tokoh akan mengemukakan hipotesisnya dalam pelaksanaan kegiatan politik.
Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Sikap Perilaku Politik Individu
Keluarga
Dari urain di atas nampak bahwa peranan kehidupan keluarga dalam mendorong partisipasi politik seseorang cukup signifikan. Setidaknya dalam keluarga yang memiliki minat politik yang tinggi, cenderung homogen dalam pilihan politik, ditambah dengan tingkat kohesi keluarganya yang cukup tinggi, kecenderungan seorang anak untuk berpartisipasi dalam politik sebagaimana kehidupan politik keluargannya relatif tinggi.
Aspek-aspek kehidupan keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik seorang anak, diantaranya karena:
Selain keluarga faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu adalah agama yang dianutnya. Dalam kenyataan pendidikan anak dalam keluarga antara lain mengajarkan tentang otoritas, yaitu otoritas orang tua. Otoritas ini merupakan perpaduan antara otoritas politik dan agama. Sementara organisasi keagamaan di luar rumah pada kenyataannya juga mensosialisasikan ajaran yang mengandung pendidikan politik. Dengan demikian agama yang memuat nilai-nilai dan ajaran-ajaran juga dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Selain itu secara ekonomi melalui partisipasi dalam serikat-serikat pekerja juga dapat mendorong individu untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Organisasi pekerja merupakan ajang kampanye dan mobilisasi massa untuk dapat ikut berpolitik.
Langganan:
Postingan (Atom)